TPM: Penangkapan pimpinan Darul Akhfiya cenderung dipaksakan

KEDIRI (Arrahmah.com) – Tim kuasa hukum ustad Nasirudin, pengasuh Pesantren Darul Akhfiya di Nganjuk memandang, penetapan kliennya sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan KTP ganda terlalu dipaksakan.

Ahmad Rofiq, Ketua Tim Pengacara Muslim Nganjuk, menyatakannya penetapan tersangka itu merupakan sesuatu yang tidak logis dan cenderung dipaksakan. Sebab menurutnya, kepemilikan KTP ganda banyak terjadi di masyarakat terutama pada pelaksanaan Pemilukada, namun tidak pernah mendapat perhatian dari Polri.

“Langkah Polri ini sesuatu yang berlebihan, kalo kasusnya karena KTP dobel, kenapa yang menanganinya adalah Polda?” kata Ahmad Rofiq seperti dikutip Kompas.com, Selasa (20/11/2012).

Langkah kepolisian yang menahan ustad Nasirudin pun diduga cenderung karena kliennya telah dengan gamblang menceritakan kronologi penangkapannya, termasuk bagaimana perlakuan petugas yang menginterogasinya saat ia menjadi penceramah di Desa Lestari dan Warujayeng, Nganjuk, Sabtu (17/11/2012) lalu.

“Pada ceramah itu, ustad Nasir emosional dan ngomong yang berlebihan. Tidak ada pengajian itu saya kira tidak akan ada penangkapan lagi,” imbuhnya.

Rofiq mengaku akan melakukan koordinasi dengan tim pengacara muslim Surabaya untuk melakukan pembelaan. Besok, Rofiq akan ke Surabaya untuk menyampaikan penangguhan penahanan sekaligus menemui Kepala Polda Jatim untuk mengklarifikasi status yang disandang Nasirudin itu.

Kalo memang Polri mengatakan tidak ada gerakan yang mengarah terorisme, kenapa tetap ditahan dan diperlakukan seperti teroris, kan ya kurang manusiawi.” ujarnya.

Sebelumnya, Polda Jawa Timur mengenakan status tersangka kepada Nasirudin karena kepemilikan identitas ganda, yaitu KTP yang masih berlaku hingga tahun 2015 nanti dengan nama Landung Sri Wibowo beralamatkan di Jambal, Tawangsari, Sukoharjo. KTP lainnya atas nama Nasirudin Ahmad beralamatkan di Kediri.

Atas perbuatannya itu, pengasuh pondok yang sebelumnya diusir oleh warga Desa Kepuh, Kertosono, Nganjuk ini terancam Pasal 263 KUHP juncto Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan ancaman 6 tahun penjara. (bilal/arrahmah.com)

Iklan

Dugaan Kriminalisasi Santri, JAT Bawa Kasus Nganjuk ke Komnas Anak

Hidayatullah.com–Sekretaris Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) Jawa Timur Ahmad Arif menegaskan pihaknya akan segera membawa persoalan nasib 49 siswa Pondok Pesantren (PP) Darul Akhfiya ke Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak).

Menurutnya, ada persoalan serius yang dihadapi oleh para remaja yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren itu.

”Mereka menuntut ilmu, dan bukan ilmu yang aneh-aneh seperti yang dituduhkan oleh pihak-pihak lain. Itu ilmu agama saja, dan juga pembekalan ilmu umum, hanya itu,” ujar pria ini dalam sebuah pertemuan di Surabaya, Selasa (30/11/2012).

JAT telah menurunkan tim pencari fakta ke Ngajuk guna menelusuri lebih jauh bagaimana perlakuan aparat kepolisian selama ini kepada para siswa. Diduga, para siswa ini telah mengalami trauma akibat perlakuan aparat kepolisian.

”Kami sedang mengumpulkan berbagai bukti soal itu. Tim akan segera berada di lapangan untuk mewawancarai sejumlah sumber di sana. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bukti-bukti itu sudah cukup untuk diserahkan ke Komnas Anak,” ungkap lelaki bertubuh subur ini.

Saat disinggung soal perlakuan apa saja yang telah diterima oleh para siswa remaja Darul Akhfiya, pria yang akrab disapa Arif itu secara diplomatis menyatakan pihaknya masih akan mencari tahu secara rinci.

”Kami memang menerima laporan, kalau ada siswa yang sampai difoto-foto oleh aparat. Perlakuan ini kan mirip kriminalisasi pada santri yang sedang mencari ilmu.  Kasihan, mereka tidak ada yang membela dan pasrah sembari was-was,” urainya.

Sementara itu, berkas-berkas kasus Ngajuk yang sebelumnya ditangani TPM Nganjuk, kini sudah dialihkan ke TPM Jatim. Ketua TPM Jatim Ahmad Yulianto SH mengaku dirinya sedang mempelajari berkas-bekas itu.

”Ya, kami sudah menerima berkas-berkas tersebut dan kami sedang mempelajarinya. Soal nasib yang menimpa para siswa Darul Akhfiya itu, juga menjadi keprihatinan kami,” ungkap pria yang juga aktif di sejumlah organisasi ini saat dihubungi via telepon selulernya.*

Fitnah Terorisme Skenario Busuk Usir Santri Ponpes Darul Akhfiya

NGANJUK (voa-islam.com) – Sekitar 50 santri dan pengurus pondok pesantren Darul Akhfiya yang terletak di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dibawa ke markas Polres Nganjuk.  Tak main-main, mereka difitnah terlibat jaringan teroris, dan dibawa aparat kepolisian pada Selasa (13/11) dini hari.

Puluhan polisi dengan membawa senjata lengkap mendatangi pondok yang jaraknya tidak begitu jauh dari jalan raya utama, yang menghubungkan Provinsi Jatim dengan Provinsi Jateng tersebut.

Mereka membawa 50 santri, termasuk pengasuh pondok yang bernama Nasiruddin Ahmad alias Landung Tri Bawono (34), asal Sukoharjo, Solo.

Awalnya, petugas membawa mereka ke markas Polsek Kertosono, Kabupaten Nganjuk, tapi kemudian mereka dievakuasi ke Polres Nganjuk. Mereka dibawa menggunakan bus untuk diangkut ke Polres Nganjuk

Kronologis Fitnah Keterlibatan Ponpes Darul Akhfiya Terhadap Kasus Terorisme

Dari kronologis yang dikirimkan pihak pondok pesantren Darul Akhfiya kepada redaksi voa-islam.com, jelas tercium skenario busuk dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengusir para santri di pondok pesantren tersebut.

Pada tanggal 9 November 2012, di lokasi pondok didatangi sejumlah aparat desa, pertanyaan yang diajukan; pertama, masalah perijinan dan yayasan. Kedua, keberadaan pondok meresahkan masyarakat.

Ustadz Nashir selaku pengurus pondok pesantren tersebut pun memberikan penjelasan dengan baik. “Maaf pak masyarakat mana yang bapak anggap resah, sedangkan kami disini seringkali diundang untuk mengisi khutbah Jumat stiap sholat Jumat, kami juga sering diundang untuk melakukan kerja bakti pembangunan masjid-masjid, dan masyarakat juga senang dengan keberadaan pondok karena kami juga sering membantu warga masyarakat dalam proses pemanenan hasil pertanian.

Coba bapak tunjukkan mana yang meresahkan, kalau meresahkan pastinya warga tidak mengundang kami bahkan seringkali makan kami juga dijamin oleh warga sekitar,” jawab ustadz Nashir.

Mendengar jawaban diplomatis tersebut aparat desa tidak menggubris perkataan ustadz Nashir dan tetap bersikukuh untuk segera menghentikan aktivitas pondok dan mengosongkan lokasi pondok.

Hari Senin, 12 November 2012 ketika rapat di balai desa, keputusannya adalah pemaksaan agar para santri dan pengurus segera meninggalkan lokasi pondok pada hari Senin tanggal 12 November 2012 paling lambat jam 16:00 WIB.

Karena pihak aparat desa tidak bisa menunjukkan alasan yang tepat maka para asatidz dan santri tidak mengindahkan pernyataan aparat desa tersebut.

Pada akhirnya pada pukul 17:30 WIB, ada pengerahan massa sejumlah puluhan orang dari masyarakat ke lokasi pondok untuk menekan keberadaan pondok pesantren tersebut.

Menurut kesaksian warga sekitar, massa yang datang menentang dan mengusir santri pondok pesantren diduga kuat bukan berasal dari desa tersebut.

“Kapan mulih iki jarene di pakani rawon iki rokokku yo entek” (ini katanya mau dikasih makan rawon, trus rokokku juga udah habis!) ujar salah satu massa yang hadir saat itu.

Ada indikasi bahwa mereka adalah orang-orang bayaran yang dipersiapkan aparat desa untuk melakukan aksi massa.

Warga sekitar mengungkapkan jika sebagian yang datang dalam kerumunan massa tersebut ‘anggota’ atau aparat berpakaian preman.

Warga Merasa Senang atas Keberadaan Pondok Pesantren

Pernyataaan aparat desa beserta aparat keamanan bahwa warga menolak Pondok Pesantren Darul Akhfiya sangat bertentangan dengan realita di lapangan.

Masyarakat sekitar justru sangat senang dan bersyukur adanya pondok pesantren di lingkungan mereka. Hal ini seperti pernyataan bapak Gani menceritakan komentar dari bapak Amin bahwa sebagai jamaah masjid Al Fattah senang para santri turut kerja bakti di masjid.

“kami sangat senang karena santri sering mengadakan kerja bakti di masjid ini, dan juga membantu mengikis paham-paham Islam abangan di desa ini” ujar pak Ghani.

Memang salah satu kegiatan dari Ponpes Darul Akhfiya adalah membantu membersihkan masjid-masjid di sekitar. Diantara masjid yang sudah dibantu adalah Masjid Al Fattah, Masjid Al Raudloh, dan Masjid Al Ikhlas.

Massa Bayaran

Massa tidak dikenal yang mendatangi dan melakukan penolakan terhadap pondok pesantren disinyalir adalah massa bayaran dari aparat desa Kepuh Selatan yang letaknya 500M dari pondok Pesantren.

“yang tidak setuju itu dari sana mas dari desa kepuh selatan, letaknya 500M dari pondok,” ujar pak Gani, warga sekitar pondok.

Ketika terjadi konsentrasi massa itu, pihak kepolisian justru membawa para santri dan pengurus Ponpes ke Polsek setempat. Bukannya mengamankan Ponpes dari massa yang tidak jelas, polisi justru melakukan penggeledahan di lokasi pesantren tanpa didampingi pihak/pengurus ponpes, pengacara, ataupun aparat desa setempat.

Bahkan tersebar berita di media massa bahwa telah ditemukan senjata laras panjang, alat memanah, dan sebagainya, seakan-akan aparat berupaya memberikan stigma bahwa pesantren tersebut adalah sarang teroris.

Siang ini setelah didatangi penasehat hukum, pihak Polres menyatakan tidak ada satupun dari 49 orang yang diamankan dari Pesantren terkait terorisme ataupun kegiatan yang melanggar hukum lainnya dan hari ini akan dipulangkan. Sementara opini yang berkembang di media sudah sedemikian santernya mendiskreditkan citra pesantren tersebut. [Ahmed Widad]

CIIA: Penggerebekan Pesantren Adalah Bentuk Kriminalisasi Ajaran Islam

DIREKTUR The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Haris Abu Ulya, menilai tindakan Polisi mengungsikan santri Ponpes Darul Akhfiya’ atas dalih pemberantasan terorisme sebagai tindakan berlebihan dan bentuk kriminalisasi terhadap ajaran Islam.

“Hanya karena asumsi terkait dengan kelompok tertentu kemudian main tangkap, ini bentuk kriminalisasi terhadap ajaran Islam (Jihad) di samping tindakan tak bijak aparat atas pesantren,” tandasnya kepada Islampos.com, Selasa (13/11/2012)

Jika hanya karena ada aktifitas silat dan ditemukan buku jihad, harusnya densus juga mengrebek seluruh pesantren yang ada di Indonesia. “Karena dalam semua kajian fiqih, kitabnya pasti juga menjelaskan bab Jihad,” terangnya.

Langkah Densus 88 dinilai kembali melukai perasaan umat Islam. Tidak hanya itu pihak keamanan juga dianggap kembali melakukan tindakan kontra-produktif terkait isu terorisme.

“Karena tidak ada pesantren yang mengajarkan terorisme hanya karena membahas bab Jihad di dalam kajian kitab-kitab fiqihnya,” tegasnya.

Baginya cara densus dan aparat intelijen melibatkan masyarakat dalam isu terorisme  sangat membahayakan. Hal ini mengingatkan cara-cara lama layaknya orde baru dalam memberantas PKI.

“Asal diduga terkait teroris, kemudian aparat dengan mengagitasi masyarakat ramai-ramai grebek pesantren,” tandasnya

Sementara itu, meski kelima puluh santri diamankan Polisi ke Mapolres Nganjuk dan diberitakan sebagai teroris, polisi belum bisa memastikan apakah barang-barang yang ditemukan ini untuk digunakan sebagai kegiatan teror. Polisi masih menyelidiki kasus ini dengan berkoordinasi bersama tim Polda Jatim maupun tim Detasemen Khusus 88 Antiteror.

“Proses penyelidikan menunggu Densus 88,” jelas Kepala Polres Nganjuk Ajun Komisaris Besar Polisi Anggoro Sukartono. (Pz/Islampos)